Usulan Anggaran Baru BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penuntasan tuberkulosis (TBC).
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Saat ini, pagu indikatif BPOM tercatat Rp 2,24 triliun.
Rincian Kebutuhan Dana
Menurut Taruna, rincian tambahan anggaran mencakup intervensi program prioritas Presiden dengan kebutuhan Rp 838 miliar, pelaksanaan teknis pengawasan obat dan makanan Rp 1,6 triliun, serta dukungan manajemen Rp 192 miliar. Total tambahan yang diusulkan mencapai Rp 1,87 triliun.
Ia menegaskan, alokasi tersebut akan mendukung program pemerintah, termasuk MBG, program keluarga harapan, digitalisasi pendidikan, swasembada pangan, penanganan TBC, peningkatan kualitas rumah sakit, hingga keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Fokus pada Program Bergizi dan Kesehatan
Secara lebih rinci, BPOM mengusulkan Rp 676 miliar untuk program MBG. Selanjutnya Rp 6,4 miliar untuk program keluarga harapan, Rp 12 miliar untuk digitalisasi pendidikan, Rp 22 miliar untuk swasembada pangan, serta Rp 61 miliar untuk penanganan TBC.
Taruna menekankan bahwa kebutuhan tambahan Rp 2,6 triliun tersebut merupakan bagian dari belanja kegiatan teknis BPOM tahun 2026 sekaligus mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Alasan Rasionalisasi Anggaran
“Usulan kebutuhan tambahan anggaran ini sudah disesuaikan dengan rincian output teknis pengawasan obat dan makanan. Anggaran untuk teknis pengawasan dipatok Rp 1,5 miliar, sementara dukungan manajemen sebesar Rp 186 miliar,” ujar Taruna.
Ia menambahkan, tambahan dana ini penting agar pengawasan obat dan makanan tetap optimal dan selaras dengan program prioritas nasional.
Baca Juga: Polda Metro Tahan 38 Tersangka Kerusuhan Jakarta