Gus Ipul Soroti Masalah Penyaluran Bantuan Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap temuan mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025), Gus Ipul menyampaikan bahwa sebagian besar program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan (Sembako), dan Program Indonesia Pintar (PIP) menyasar kelompok yang tidak sesuai kriteria.
Anggaran Bansos Fantastis, Tapi Banyak yang Tidak Tepat Sasaran
Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos dan subsidi mencapai Rp 504,7 triliun. Namun, Gus Ipul menyebut sekitar 40–60% dari total tersebut justru jatuh ke tangan yang tidak berhak. Ia menjelaskan bahwa program besar seperti PKH dan Sembako memiliki tingkat kesalahan penyaluran hingga 45%.
“Bantuan sosial yang totalnya lebih dari Rp 500 triliun ini termasuk untuk PKH, Sembako, PIP, subsidi LPG, BBM, listrik, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar Gus Ipul.
Rinciannya: LPG, Listrik, dan Subsidi Lain Juga Tidak Akurat
Berikut adalah data persentase penyaluran yang salah sasaran berdasarkan laporan Kemensos:
- PKH dan Sembako: Rp 78 triliun, dengan kesalahan penyaluran mencapai 45%
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 13,4 triliun, salah sasaran 43%
- Subsidi LPG 3 kg: Rp 87,6 triliun, tidak tepat sasaran 60,6%
- Subsidi listrik: Rp 90,2 triliun, salah sasaran 58,6%
- Bantuan sosial dan subsidi lainnya: Rp 207,8 triliun, salah sasaran 40%
Pemerintah Terapkan Satu Data Nasional Melalui Inpres
Untuk memperbaiki penyaluran bantuan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN). Instruksi ini bertujuan menciptakan sistem data yang terpadu agar setiap program pembangunan pemerintah bisa disalurkan secara lebih akurat.
“Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah wajib menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya sumber data dalam pelaksanaan program,” tegas Gus Ipul.
Efisiensi Besar Menanti Jika Program Bansos Lebih Tepat
Dengan pelaksanaan bantuan yang lebih tepat sasaran, pemerintah memperkirakan adanya potensi efisiensi anggaran antara Rp 101 triliun hingga Rp 127 triliun. Angka ini merupakan hasil dari perbaikan alur distribusi bantuan sosial dan subsidi yang selama ini dianggap boros dan tidak efektif.
Baca Juga: Program Sekolah Swasta Gratis Mulai Diterapkan di Jakarta